Ilustrasi – Sejumlah siswa di salah satu sekolah di Jakarta menyantap makanan dalam program MBG. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemukakan hingga Juli 2025 terdapat sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan total penerima manfaat mencapai 228.334 orang.
Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam seminar bertema "Pentingnya Pengelolaan Konsep Dapur Sehat untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Jakarta, Rabu, merinci dari jumlah SPPG ini, sebanyak 36 di antaranya berada di Jakarta Timur dan merupakan lokasi terbanyak.
"Memang yang paling besar di Jakarta Timur, penerima manfaatnya sampai dengan hari ini ada 115.578. Ini sejalan juga dengan memang dapur SPPG-nya yang paling banyak adalah di Jakarta Timur, 36," kata dia.
Untuk wilayah lainnya, yakni Jakarta Selatan dengan total 19 dapur MBG dan penerima manfaat 61.374 orang, diikuti Jakarta Utara dengan 9 dapur MBG dan 30.391 penerima manfaat.
Baca juga: Program MBG dan CKG jadikan anak Indonesia makin sehat
Selanjutnya, Jakarta Barat memiliki total lima dapur MBG dengan total penerima sebanyak 15.470 orang. Kemudian Jakarta Pusat dengan satu dapur MBG dan penerima sebanyak 3.633 orang.
Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu sudah ada satu dapur MBG dan penerima manfaat sebanyak 1.888 orang.
"Sebarannya dari penerima manfaatnya, mulai dari kelompok TK, SD, SMP, SMA. Yang terbesar adalah kelompok SD, tetapi kelompok TK juga banyak," katanya.
Karena ketika bicara intervensi gizi, kata dia, sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap perbaikan status gizi adalah di kelompok TK.
Baca juga: MenPAN-RB apresiasi inovasi Jaksel jemput bola Program CKG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk menjaga agar pemberian makanan bergizi bermanfaat untuk anak-anak dan tidak menimbulkan efek samping seperti risiko keracunan.
"Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Ini benar-benar makanan yang baik, sehat, dan layak konsumsi baik secara standar makanannya sendiri maupun proses pengolahan," kata dia.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk dalam inspeksi fasilitas penyedia makanan, yakni dapur MBG.
"Ini untuk memastikan sarana yang dibuat kemudian yang masak, penjamah makanannya semuanya sudah sesuai dengan standar kesehatan sehingga harapan untuk meminimalisir risiko dan 'output' yang dihasilkan makanan yang sehat dan higiene terstandar ataupun terjaga," katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani SantosaEditor: Sri Muryono Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.